Sumedang Media, Jakarta – Saat ini, tantangan ekonomi terberat yang terjadi di Indonesia ialah melebarnya defisit transaksi berjalan. Lantaran seretnya arus modal masuk.
Bahkan, investasi portofolio tercatat negatif pada triwulan I-2018. Sebagai perbandingan, investasi langsung yang masuk ke Indonesia pada 2017 tercatat Rp19,4 triliun. Sedangkan triwulan I-2018, investasi yang masuk hanya Rp2,9 triliun. Pada triwulan II-2018, direct invesment yang masuk kembali turun hanya Rp2,5 triliun.
Tak hanya itu, investasi portofolio mencatatkan tren negatif pada triwulan pertama tahun ini. Di mana, investor asing justru banyak yang menarik duitnya hengkang dari Indonesia.
Terkait ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkilah dengan mengatakan bahwa investor asing itu tengah melakukan rebalancing portofolio. Sehingga tidak ada arus modal masuk ke Indonesia. "Investasi portofolio malah negatif, minus karena interest rate naik, likuiditas menurun dari sisi dolar AS. Karena kebijakan normalisasi. Ditambah perang dagang, ini jadi tantangan kita hari ini," kata Menteri Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (6/9/2018).
Nah, untuk menekan defisit transaksi berjalan, pemerintah mengambil langkah pengendalian impor dengan memanfaatkan instrumen PPh pasal 22 dinaikkan untuk 1.147 jenis barang.
Kemampuan membiayai defisit transaksi berjalan menjadi tantangan, lantaran arus modal masih gonjang-ganjing. Masalahnya, mampukah Sri Mulyani mengelolanya?
Ekonom senior yang juga mantan Menko Ekuin era Gus Dur, Rizal Ramli memrediksi, kecenderungan investor asing menarik dananya dari Indonesia, bakal meningkat jika pemerintah mengambil kebijakan ekonomi di belakang kecenderungan (behind the curve).
Rizal menuturkan, pasar saham misalnya, sejak awal tahun ini, pelaku pasar sudah mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp53 triliun. "Yang terjadi bukan capital inflow, tapi capital outflow, makin lama makin meningkat kalau cara penanganan itu terlambat,” tutur Mantan Menko Kemaritiman ini dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Rizal menilai, kebijakan pemerintah yang membatasi impor terhadap 1.147 jenis barang konsumsi, dinilainya tidak akan berdampak signifikan untuk mengurangi impor.
Alasannya, barang tersebut, masih menurut Bang RR, sapaan akrabnya, seperti bedak, lipstik hingga tasbih yang jika dikalkulasi, impornya hanya berkurang US$500 juta.
Angka itu, tentu saja belum 'nendang' dalam artian tidak membantu menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan Indonesia yang pada triwulan II-2018 mencapai US$8,0 miliar, atau setara 3,04% dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Kenapa enggak fokus ke yang gede-gede, 10 impor indonesia yang paling besar, contoh baja dan turunan baja, nilai impornya 10 miliar dolar AS,” imbuh Rizal.
Saat ini, lanjut RR, masih banyak pabrik baja dalam negeri yang merugi, lantaran serbuan impor baja dari China yang dijual dengan harga rendah. "Ambil dong kebijakan tarif anti-dumping misalnya. Kalau itu dilakukan maka impor baja dari China bisa berkurang hingga 5 miliar dolar AS,” tutur RR.
IMF dan Bank Dunia
Namun yang menyedihkan, Presiden Joko Widodo pada akhirnya memilih merapat dengan IMF dan Bank Dunia. Di sini peran Menkeu Sri Mulyani, Menko Darmin Nasution dan lainnya, sangat krusial.
ialah konsekuensi karena Jokowi terlalu sibuk dengan urusan blusukan dan mencari panggung pencitraan ketimbang fokus merealisasikan Triksakti yang dirumuskan saat kampanye pilpres 2014.
Jadi, sudah pantas banyak rakyat yang kecewa dengan Jokowi. Apalagi, setelah 'berbulan madu' dengan IMF dan Bank Dunia, indeks kesenjangan (gini ratio) mencapai 0,39. Angka ini termasuk tinggi. "Akibat dari Trisakti yang di punggungi oleh IMF dan Bank Dunia membuat ekonomi kita bergerak lamban," kata peneliti ekonomi Gede AP Sandra di Jakarta, Jumat sore (28/8/2018).
Yang tidak kurang lebih penting ialah masih banyak boneka IMF dan Bank Dunia yang berada di sekeliling Jokowi. "Ini sungguh sangat menyedihkan. Dari sisi fiskal kita memberlakukan anggaran ketat dengan banyak menghapus subsidi seperti subsidi energi dan jaring pengaman sosial, yang justru telah menyebabkan ekonomi rakyat semakin berat ditengah upah buruh yang terus tertekan yang berpengaruh pada sisi daya beli," papar Gede.
"Kita sudah telah terlalu baik dengan IMF sejak 1997. Ironisnya, sekarang kita merayakan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali dan Lombok dengan anggaran sebesar Rp1 triliun," tandasnya.
Sementara itu, kalangan LSM yang getol menolak pertemuan IMF dan Bank Dunia, bertekad akan terus berjuang. "Meski tidak mendapat izin dari Polda Bali, kita jalan terus," kata Rahmat dari organiasi nonpemerintah, AGRA.
Di lain sisi, sejak 1 Oktober 2018, ormas buruh akan melakukan demo ke Kantor Partai Nasdem yang terletak di Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, karena menterinya (Mendag) melangkah terlalu jauh dari restorasi menjadi liberal dalam mengambil kebijakan impor pangan.
"Akibat impor pangan itu, petani dan rakyat kecil terpukul sekali, sementara impor juga memperlemah rupiah terhadap dolar AS," kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Walhasil, kombinasi berbagai kelemahan di atas membuat ekonomi republik ini, terus tersaruk-saruk. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, diprediksi abak terus memburuk. Akibatnya, kehidupan rakyat kita makin terpuruk. Jangan salahkan kalau semakin banyak gerakan yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. [ipe]
https://warta.sumedang.info/ekonomi-bisnis/119212-ekonomi-jokowi-masih-dilingkari-tren-negatif/
Bahkan, investasi portofolio tercatat negatif pada triwulan I-2018. Sebagai perbandingan, investasi langsung yang masuk ke Indonesia pada 2017 tercatat Rp19,4 triliun. Sedangkan triwulan I-2018, investasi yang masuk hanya Rp2,9 triliun. Pada triwulan II-2018, direct invesment yang masuk kembali turun hanya Rp2,5 triliun.
Tak hanya itu, investasi portofolio mencatatkan tren negatif pada triwulan pertama tahun ini. Di mana, investor asing justru banyak yang menarik duitnya hengkang dari Indonesia.
Terkait ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkilah dengan mengatakan bahwa investor asing itu tengah melakukan rebalancing portofolio. Sehingga tidak ada arus modal masuk ke Indonesia. "Investasi portofolio malah negatif, minus karena interest rate naik, likuiditas menurun dari sisi dolar AS. Karena kebijakan normalisasi. Ditambah perang dagang, ini jadi tantangan kita hari ini," kata Menteri Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (6/9/2018).
Nah, untuk menekan defisit transaksi berjalan, pemerintah mengambil langkah pengendalian impor dengan memanfaatkan instrumen PPh pasal 22 dinaikkan untuk 1.147 jenis barang.
Kemampuan membiayai defisit transaksi berjalan menjadi tantangan, lantaran arus modal masih gonjang-ganjing. Masalahnya, mampukah Sri Mulyani mengelolanya?
Ekonom senior yang juga mantan Menko Ekuin era Gus Dur, Rizal Ramli memrediksi, kecenderungan investor asing menarik dananya dari Indonesia, bakal meningkat jika pemerintah mengambil kebijakan ekonomi di belakang kecenderungan (behind the curve).
Rizal menuturkan, pasar saham misalnya, sejak awal tahun ini, pelaku pasar sudah mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp53 triliun. "Yang terjadi bukan capital inflow, tapi capital outflow, makin lama makin meningkat kalau cara penanganan itu terlambat,” tutur Mantan Menko Kemaritiman ini dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Rizal menilai, kebijakan pemerintah yang membatasi impor terhadap 1.147 jenis barang konsumsi, dinilainya tidak akan berdampak signifikan untuk mengurangi impor.
Alasannya, barang tersebut, masih menurut Bang RR, sapaan akrabnya, seperti bedak, lipstik hingga tasbih yang jika dikalkulasi, impornya hanya berkurang US$500 juta.
Angka itu, tentu saja belum 'nendang' dalam artian tidak membantu menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan Indonesia yang pada triwulan II-2018 mencapai US$8,0 miliar, atau setara 3,04% dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Kenapa enggak fokus ke yang gede-gede, 10 impor indonesia yang paling besar, contoh baja dan turunan baja, nilai impornya 10 miliar dolar AS,” imbuh Rizal.
Saat ini, lanjut RR, masih banyak pabrik baja dalam negeri yang merugi, lantaran serbuan impor baja dari China yang dijual dengan harga rendah. "Ambil dong kebijakan tarif anti-dumping misalnya. Kalau itu dilakukan maka impor baja dari China bisa berkurang hingga 5 miliar dolar AS,” tutur RR.
IMF dan Bank Dunia
Namun yang menyedihkan, Presiden Joko Widodo pada akhirnya memilih merapat dengan IMF dan Bank Dunia. Di sini peran Menkeu Sri Mulyani, Menko Darmin Nasution dan lainnya, sangat krusial.
ialah konsekuensi karena Jokowi terlalu sibuk dengan urusan blusukan dan mencari panggung pencitraan ketimbang fokus merealisasikan Triksakti yang dirumuskan saat kampanye pilpres 2014.
Jadi, sudah pantas banyak rakyat yang kecewa dengan Jokowi. Apalagi, setelah 'berbulan madu' dengan IMF dan Bank Dunia, indeks kesenjangan (gini ratio) mencapai 0,39. Angka ini termasuk tinggi. "Akibat dari Trisakti yang di punggungi oleh IMF dan Bank Dunia membuat ekonomi kita bergerak lamban," kata peneliti ekonomi Gede AP Sandra di Jakarta, Jumat sore (28/8/2018).
Yang tidak kurang lebih penting ialah masih banyak boneka IMF dan Bank Dunia yang berada di sekeliling Jokowi. "Ini sungguh sangat menyedihkan. Dari sisi fiskal kita memberlakukan anggaran ketat dengan banyak menghapus subsidi seperti subsidi energi dan jaring pengaman sosial, yang justru telah menyebabkan ekonomi rakyat semakin berat ditengah upah buruh yang terus tertekan yang berpengaruh pada sisi daya beli," papar Gede.
"Kita sudah telah terlalu baik dengan IMF sejak 1997. Ironisnya, sekarang kita merayakan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali dan Lombok dengan anggaran sebesar Rp1 triliun," tandasnya.
Sementara itu, kalangan LSM yang getol menolak pertemuan IMF dan Bank Dunia, bertekad akan terus berjuang. "Meski tidak mendapat izin dari Polda Bali, kita jalan terus," kata Rahmat dari organiasi nonpemerintah, AGRA.
Di lain sisi, sejak 1 Oktober 2018, ormas buruh akan melakukan demo ke Kantor Partai Nasdem yang terletak di Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, karena menterinya (Mendag) melangkah terlalu jauh dari restorasi menjadi liberal dalam mengambil kebijakan impor pangan.
"Akibat impor pangan itu, petani dan rakyat kecil terpukul sekali, sementara impor juga memperlemah rupiah terhadap dolar AS," kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Walhasil, kombinasi berbagai kelemahan di atas membuat ekonomi republik ini, terus tersaruk-saruk. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, diprediksi abak terus memburuk. Akibatnya, kehidupan rakyat kita makin terpuruk. Jangan salahkan kalau semakin banyak gerakan yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. [ipe]
https://warta.sumedang.info/ekonomi-bisnis/119212-ekonomi-jokowi-masih-dilingkari-tren-negatif/
MNC VISION| AGEN RESMI MNC VISION| PAKET MNC VISION| DAFTAR MNC VISION| MNC VISION BANTEN| PAKET MNC VISION ONLINE| PORTAL BANTEN| NASHCOM| MNC VISION BANTEN
https://www.kaskus.co.id/thread/5bb1698bdc06bde4308b4571/ekonomi-jokowi-masih-dilingkari-tren-negatif?goto=newpost
No comments:
Post a Comment