Sebagaimana analisa para teoretisi sosial yang meneliti Indonesia, Republik ini dikuasai oleh segelintir orang dengan kekuasaan yang sangat besar. Mereka adalah orang yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik dalam satu tangan yang telah melewati beragam masa kepemimpinan.
Namun, kini tampaknya jejaring kekuasaan lama ini cukup terganggu dengan ulah anak kemarin sore yang menonjol dalam dunia perpolitikan Indonesia kontemporer. Oleh karena itu, berbagai cara berusaha dilakukan untuk menjatuhkan pemerintahan saat ini dengan cara yang cukup kotor.
Richard Robison dalam 'The Rise of Capital (1986)' sebuah buku ekonomi-politik klasik yang membahas Indonesia, menuliskan bahwa konsolidasi modal-kekuasaan politik dari segelintir orang itu mulai tumbuh seiring dengan semakin kuatnya rezim Orde Baru. Mereka tumbuh dam berkembang melalui perlindungan, konsesi dan sokongan politik kekuasaan Soeharto.
Lingkaran dekat dari Soeharto ini yang banyak menumpuk kekayaan melalui cara yang 'predatoris', yakni menggunakan sumber daya kekuasaan negara untuk akumulasi kekayaan individu. Sebuah ciri penting dari kekuasaan oligarki-kapitalis di Indonesia.
Dalam bahasa awamnya, 'kroni' Orde Baru inilah yang menguasai Indonesia. Mereka memegang kendali bisnis dan politik melalui penguasaan aparatus negara dan kekuatan koersif non-militer (baca: preman).
Beberapa ahli Indonesia, menyebut kekuasaan yang terbentuk pada masa itu lebih mirip dalam struktur oligarki. Mereka adalah segelintir orang yang menguasai sumber daya ekonomi-politik sangat besar melalui kekuasan negara. Selama 32 tahun mereka aman dalam perlindungan rezim politico-bussiness ini.
Pasca Orde Baru, tuntutan reformasi turut mengubah wajah politik Indonesia. Demokratisasi politik, desentralisasi kekuasaan, dan liberalisasi ekonomi menjadi wacana dominan untuk membawa perubahan pasca Soeharto. Namun, kenyataannya meski wajah rezim berubah, kekuatan sosial yang menguasai ekonomi-politik tidak pula bergeser.
Jejaring kekuasaan oligarkis ini tetap bertahan, melampaui krisis dan reformasi politik yang didorong oleh para aktivis pro-demokrasi. Mereka bertransformasi mengikuti perubahan politik dengan menguasai partai politik dan jabatan politik yang disediakan oleh sistem demokrasi.
Kita bisa menyimak cara para jejaring oligarki yang masih bagian dari kekuasaan Orde Baru bertahan dan menguasai kembali politik dalam buku 'Reorganizing Power in Indonesia: Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Market' (2003) karya Richard Robison dan Vedi R Hadiz.
Hingga saat ini, jejaring kekuasaan oligarki warisan dari Orde Baru ini masih bertahan. Mereka berusaha terus menguasai sumber daya ekonomi-politik melalui kaki tangannya di berbagai bidang. Kita bisa tunjuk hidung mereka dengan tanda yang dulunya bagian dari kekuasaan Orde Baru dan sekarang masih berusaha menguasai politik.
Namun kini para penyokong Orde Baru itu pusing dan khawatir dengan munculnya pemimpin baru yang bukan bagian dari mereka. Dia adalah Joko Widodo.Dia bukan bagian dari kekuasaan Orde Baru.
Saat rezim Soeharto itu berada di puncak kekuasaannya, Jokowi hanyalah orang biasa. Bukan bagian dari elit ataupun trah raja. Saat reformasi dimulai, Jokowi mengawali karier politiknya dari bawah. Dia sukses menjadi Walikota Solo, kemudian lanjut menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian tanpa diduga menjadi Presiden RI ketujuh.
Sialnya, saat menjadi Presiden, Jokowi cukup tegas memberantas praktik KKN dan sumber-sumber ekonomi jejaring oligarki yang bertahan. Salah satunya dia membubarkan Petral yang selama ini dikuasai oleh keluarga dan orang dekat Soeharto pada 2015 lalu. Petral adalah wadah para perampok warisan Orde Baru dalam mengelola hak jual beli minyak ke Pertamina.
Dengan menutup Petral, Pertamina bisa menghemat 250 Milyar/hari dimana Tommy Soeharto dan Bob Hasan masing-masing memiliki saham 20 persen serta Reza Chalid yang dikenal sebagai pengendali Petral ikut mendanai pencalonan Prabowo sebagai Capres di Pilpres 2014. Hal itu yang membuat marah dan Jokowi begitu diibenci oleh trah Soeharto, SBY dan Prabowo Subiyanto.
Di samping itu, sikap Jokowi juga tegas dalam mengembalikan kekayaan alam ke pangkuan Indonesia kembali. Sejak menjabat Presiden Jokowi melakukan renegoisasi kontrak dengan PT. Freeport hingga akhirnya berhasil mendorong adanya diversifikasi saham Freeport sebesar 51 persen.
Hal ini juga mencoreng nama Gerindra karena menjelang Pilpres 2014, Waketum Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menjanjikan kepada PT. Frweport bahwa mereka tidak akan menaikkan pajak perusahaan itu bila berkuasa di Indonesia. Hal ini disampaikan Hashim saat berpidato di acara The United States-Indonesia (Usindo) Society Washington Special Open Forum Luncheon.
Dua hal di atas secara nyata telah mengganggu kepentingan ekonomi-politik jaringan oligarki Orde Baru, SBY dan Prabowo. Hal itu membuat marah mereka selama ini. Karena itu, mereka berusaha sekuat tenaga menggeser siapapun yang merusak kenyamannya. Kita tentunya ingat Gus Dur dilengserkan karena banyak hal transformatif yang ingin diterapkan.
Namun, menggeser Jokowi bukanlah perkara mudah. Celah untuk mencelakainya sangat sempit, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Jokowi bukanlah penikmat kekuasaan dan tidak bisa dibeli sehingga tidak ada beban untuk melaksanakan reformasi. Namun para pembenci gerakan reformasi tidak menyukai sikap Jokowi tersebut.
Di tengah situasi seperti itu, isu PKI adalah satu-satunya car yang masih tersisa untuk menggoyang Jokowi di Pilpres 2019 karena isu lain yang dimainkan dengan mudah dipatahkan dengan berbagai keberhasilan dan kinerja Jokowi. Apalag masih banyak masyarakat Indonesia yang tingkat literasinya masih rendah, sehingga mudah percaya dengan informasi hoax yang disebar di media sosial.
Skenario yang akan dilakukan lawan Jokowi adalah mengaburkan prestasi Jokowi dan menciptakan ancaman psikis tentang PKI dan terorisme di benak publik. Tak hanya itu, kemasan anti-Jokowi akan disajikan dalam sentimen agama.
Karena lawan Jokowi tahu banyak orang kurang wawasan yang mudah dipengaruhi dengan sentimen agama. Modalnya hanya publikasi dan propaganda secara masif serta hoax.
Untuk itu, penting bagi kita untuk melek politik seperti ini agar tidak menjadi korban kebiadaban politik melalui fitnah dan informasi hoax. Satu-satunya cara untuk menghindarkan diri dari ancaman distorsi informasi adalah dengan melakukan verifikasi, kroscek dan pemeriksaan ulang setiap informasi yang kita terima, apalagi yang terdengar ganjil di telinga.
MNC VISION| AGEN RESMI MNC VISION| PAKET MNC VISION| DAFTAR MNC VISION| MNC VISION BANTEN| PAKET MNC VISION ONLINE| PORTAL BANTEN| NASHCOM| MNC VISION BANTEN
https://www.kaskus.co.id/thread/5b573f5d62088162118b4567/ini-dia-alasan-jokowi-dibenci-hingga-difitnah-pki?goto=newpost
No comments:
Post a Comment