jpnn.com, BOGOR - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterbitkan. PP ini sekaligus menjadi payung hukum penyelesain masalah honorer K2 (kategori dua) dan non kategori usia di atas 35 tahun yang membuka peluang honorer yang usia di atas 35 tahun menjadi pegawai non PNS.
"PP Manajemen PPPK sudah ditetapkan. Bagaimana mekanisme perekrutannya akan dibahas lagi. Saya akan membahas masalah perekrutan guru honorer menjadi PPPK ini dengan Ketum PB PGRI pekan depan," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada puncak Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI ke-73 di Stadion Pakansari Bogor, Sabtu (1/12).
"PPPK ini membuka peluang pengangkatan guru bagi yang telah melampaui usia maksimal (35 tahun) yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi PNS dengan hak yang setara dengan PNS," ujar Jokowi.
Dia menyebutkan, pemerintah sudah merekrut guru CPNS sebanyak 112 ribu. Sedangkan untuk rekrutmen guru honorer harus disesuaikan dengan dana APBN dan aturan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Saya perhatikan masalah guru tapi semua harus ikuti aturan. Saya akan ajak ketum PB PGRI untuk membahas ini," ujarnya.
Sementara Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengungkapkan, mekanisme PPPK akan dibuat lebih mudah untuk guru honorer di atas usia 35 tahun. Salah satu kemudahannya adalah tesnya hanya sekali sepanjang mereka mengabdi.
"Saya akan membahas ini nanti dan akan meminta agar mekanismenya dibuat lebih mudah. Intinya PPPK untuk memenuhi kebutuhan guru yang masih kurang. Yang usia di bawah 35 tahun bisa diangkat CPNS sedangkan di atas 35 menjadi PPPK," tandasnya.
Dia menyebutkan, saat ini ada kekurangan 735 ribu guru yang akan diselesaikan bertahap. Bila diangkat tiap tahun 100 ribu per tahun, berarti tujuh tahun masalah guru baru selesai. Ini waktu yang cukup lama sehingga masih akan dibahas formulasinya.
"Jadi janji saya tahun lalu yang akan mengawal persoalan guru terus saya ikuti tindaklanjuti termasuk tadi yang sudah saya sampaikan bahwa profesi guru walaupun berangkat haji, umrah, tidak masuk kerja karena alasan yang jelas hingga satu bulan, sudah bisa kami selesaikan," tuturnya.
BACA JUGA: Jokowi Sibuk Bagi Sertifikat Tanah di Bogor
Juga keluhan mengenai pencairan tunjangan profesi, keluhan tentang administrasi rekrutmen guru baru, dan lain-lainnya.
“Sekali lagi, nanti minggu depan saya akan bertemu dengan Ketua Umum PGRI dan jajaran pengurus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang disampaikan Ketua Umum PGRI," tutupnya.
"Bapak Ibu guru, percayakan ini kepada kami. Namun, kalau memang ada yang selip tolong saya diingatkan," ucapnya.
Mengingat tugas guru sangat mulia dan berat tersebut, Jokowi mengatakan dirinya tidak ingin para pendidik dibebani oleh tugas-tugas administrasi yang berat. Keluhan ini dia dirasakan dan dengar saat kunjungan ke daerah-daerah.
"Karena setiap saya ke daerah pasti ketemu dengan pengurus dan anggota PGRI. Keluhan-keluhan itu saya dengar," ucapnya.
Jokowi menambahkan, tidak ingin para guru harus menjalani proses birokrasi yang berbelit-belit, mengurus sertifikasi berbelit-belit.
https://www.jpnn.com/news/pp-manajem...k-guru-honorer
Very good, bagaimanapun guru honorer harus dites kualitasnya, jangan seperti 10 tahn yang lalu banjir pns magabut, apbn terkuras.
"PP Manajemen PPPK sudah ditetapkan. Bagaimana mekanisme perekrutannya akan dibahas lagi. Saya akan membahas masalah perekrutan guru honorer menjadi PPPK ini dengan Ketum PB PGRI pekan depan," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada puncak Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI ke-73 di Stadion Pakansari Bogor, Sabtu (1/12).
"PPPK ini membuka peluang pengangkatan guru bagi yang telah melampaui usia maksimal (35 tahun) yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi PNS dengan hak yang setara dengan PNS," ujar Jokowi.
Dia menyebutkan, pemerintah sudah merekrut guru CPNS sebanyak 112 ribu. Sedangkan untuk rekrutmen guru honorer harus disesuaikan dengan dana APBN dan aturan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Saya perhatikan masalah guru tapi semua harus ikuti aturan. Saya akan ajak ketum PB PGRI untuk membahas ini," ujarnya.
Sementara Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengungkapkan, mekanisme PPPK akan dibuat lebih mudah untuk guru honorer di atas usia 35 tahun. Salah satu kemudahannya adalah tesnya hanya sekali sepanjang mereka mengabdi.
"Saya akan membahas ini nanti dan akan meminta agar mekanismenya dibuat lebih mudah. Intinya PPPK untuk memenuhi kebutuhan guru yang masih kurang. Yang usia di bawah 35 tahun bisa diangkat CPNS sedangkan di atas 35 menjadi PPPK," tandasnya.
Dia menyebutkan, saat ini ada kekurangan 735 ribu guru yang akan diselesaikan bertahap. Bila diangkat tiap tahun 100 ribu per tahun, berarti tujuh tahun masalah guru baru selesai. Ini waktu yang cukup lama sehingga masih akan dibahas formulasinya.
"Jadi janji saya tahun lalu yang akan mengawal persoalan guru terus saya ikuti tindaklanjuti termasuk tadi yang sudah saya sampaikan bahwa profesi guru walaupun berangkat haji, umrah, tidak masuk kerja karena alasan yang jelas hingga satu bulan, sudah bisa kami selesaikan," tuturnya.
BACA JUGA: Jokowi Sibuk Bagi Sertifikat Tanah di Bogor
Juga keluhan mengenai pencairan tunjangan profesi, keluhan tentang administrasi rekrutmen guru baru, dan lain-lainnya.
“Sekali lagi, nanti minggu depan saya akan bertemu dengan Ketua Umum PGRI dan jajaran pengurus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang disampaikan Ketua Umum PGRI," tutupnya.
"Bapak Ibu guru, percayakan ini kepada kami. Namun, kalau memang ada yang selip tolong saya diingatkan," ucapnya.
Mengingat tugas guru sangat mulia dan berat tersebut, Jokowi mengatakan dirinya tidak ingin para pendidik dibebani oleh tugas-tugas administrasi yang berat. Keluhan ini dia dirasakan dan dengar saat kunjungan ke daerah-daerah.
"Karena setiap saya ke daerah pasti ketemu dengan pengurus dan anggota PGRI. Keluhan-keluhan itu saya dengar," ucapnya.
Jokowi menambahkan, tidak ingin para guru harus menjalani proses birokrasi yang berbelit-belit, mengurus sertifikasi berbelit-belit.
https://www.jpnn.com/news/pp-manajem...k-guru-honorer
Very good, bagaimanapun guru honorer harus dites kualitasnya, jangan seperti 10 tahn yang lalu banjir pns magabut, apbn terkuras.
MNC VISION| AGEN RESMI MNC VISION| PAKET MNC VISION| DAFTAR MNC VISION| MNC VISION BANTEN| PAKET MNC VISION ONLINE| PORTAL BANTEN| NASHCOM| MNC VISION BANTEN
https://www.kaskus.co.id/thread/5c026e2b9e7404f10a8b4567/pp-manajemen-pppk-kado-presiden-jokowi-untuk-guru-honorer?goto=newpost
No comments:
Post a Comment